Bogor, Kabarpakuan.id – Sistem transportasi Biskita di kota Bogor kembali menjadi topik hangat setelah mendapatkan kritik dari berbagai pihak, termasuk kalangan masyarakat dan anggota dewan. Achmad Rifki Alaydrus, politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, turut angkat bicara mengenai isu ini.
“Polemik Biskita ini sudah berlangsung lama, terutama terkait tarik ulur subsidi antara pemerintah pusat dan Pemkot Bogor. Ketidakcermatan Pemkot, khususnya PJ Walikota dan Kepala Dinas Perhubungan, dalam berkomunikasi menjadi salah satu penyebab utama. Seharusnya proyek ini mendapat dukungan subsidi penuh dari pusat, namun kenapa justru kita menolak di tengah jalan?” ujar Rifky, kepada media di Bogor, Kamis, 9 Januari 2025 sore.
Ia menyoroti bahwa anggaran APBD kota Bogor belum memadai untuk menanggung subsidi tersebut, mengingat masih banyak program lain yang juga membutuhkan dana.
Rifky menyatakan bahwa komunikasi yang kurang dengan pusat seharusnya tidak terjadi, dan walaupun ada upaya komunikasi akhir-akhir ini, ia menilai langkah tersebut sudah terlambat dan masyarakat telah menjadi pihak yang dirugikan.
“Saya berharap PJ Walikota tidak membuat kebijakan blunder yang dapat merugikan perjalanan pemerintahan kota Bogor ke depan,” tambahnya.
Lanjut Rifky menuturkan, Insya Allah saya terus berupaya kepada pimpinan kami di komisi ll agar bisa bersama-sama mencari solusi dengan Pemkot agar kepastian pelayanan transportasi ini bisa terus berjalan.
“Walaupun dimasa transisi selama satu bulan kedepan sudah ada upaya dari Pemkot tetapi kita perlu memberikan kepastian kepada masyarakat luas dan insya Allah di Minggu depan kami di komisi ll akan berupaya berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub). Mohon doanya semoga ada solusi secepatnya perihal masalah ini,” imbuh dia.
Di sisi lain, Direktur Utama Perumda Trans Pakuan, Rachma Nissa, menjelaskan bahwa sejak 2021, Biskita didanai melalui APBN. Namun, mulai 2024, subsidi dialihkan ke pemerintah daerah.
“Anggaran dari DPRD hanya sebesar 10 Milyar, dan itu tidak cukup untuk operasional Biskita selama 2025,” jelas Rachma.
Rachma optimis bahwa dengan adanya bantuan dari Kementerian Dalam Negeri terkait koordinasi, pemerintahan yang baru dengan walikota terpilih dapat memperoleh dana operasional dari Kementerian Perhubungan untuk tahun 2025.
“Kami berharap pemerintahan baru bisa segera menemukan solusi untuk masalah ini,” pungkasnya.
(DN)
