Kota Bogor, Kabarpakuan.id – Ratusan mahasiswa Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor melakukan aksi damai untuk menyuarakan kekecewaan mereka terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang telah berjalan 100 hari.
Mereka menilai kebijakan efisiensi anggaran pemerintah hanya membebani rakyat kecil dan menciptakan masalah baru.
Azmi Mustopa, konseptor aksi dan mahasiswa delegasi Polres Kota Bogor, menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah.
“Efisiensi anggaran bukanlah solusi, tapi justru menambah masalah baru bagi rakyat,” tegasnya pada Selasa (25/2).
Mahasiswa UIKA juga menyoroti beberapa kebijakan lain yang dinilai tidak pro-rakyat, seperti kenaikan PPN 12%, kenaikan harga gas LPG, serta kebijakan di sektor pendidikan dan lingkungan.
” Kami menuntut pemberantasan korupsi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa UIKA merumuskan sepuluh tuntutan, antara lain:
– Evaluasi kembali efisiensi anggaran yang berdampak pada sektor vital.
– Jaminan peningkatan pendidikan dan kelangsungan program beasiswa.
– Menghentikan kebijakan yang mencederai independensi perguruan tinggi.
– Menolak pengesahan UU Minerba yang dinilai merugikan rakyat dan merusak lingkungan.
Aksi ini berlangsung dengan damai namun penuh ketegasan. Mahasiswa berjanji akan terus mengawal kebijakan pemerintah dan tidak akan tinggal diam apabila kepentingan rakyat terus diabaikan.(Heri)
